skip to Main Content

17 Maret 2019, LPBH-NU Kota Bandung Resmi Dilantik

Bandung, NU Online

Pada hari Ahad tanggal 17 Maret 2019, yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Cijaura Kota Bandung, LPBH-NU Kota Bandung resmi dilantik oleh Ketua Pengurus Cabang  Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Bandung KH. Agus Syarif Hidayatullah, Lc, MA

Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBH-NU) merupakan lembaga dibawah naungan Kepengurusan Nahdlatul Ulama, yang terdapat di setiap tingkat kepengurusan dari Pengurus Besar hingga Pengurus Cabang terdapat Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBH-NU) yang khusus membantu masyarakat, khususnya warga nahdliyin dengan cara melakukan aspek pendampingan, penyuluhan, konsultasi maupun segala kajian terhadap kebijakan hukum.

Besar harapan dengan adanya LPBH-NU memudahkan masyarakat untuk memahami hukum yang menjadi aturan dalam setiap langkah dan gerak masyarakat di Indonesia. Di samping itu masyarakat diharapkan tidak gagap lagi serta tidak mudah terjebak dalam permasalah hukum yang menimpa baik individu maupun kelompok masyarakat.

Pada kemajuan teknologi informasi komunikasi saat ini tidak hanya memberikan dampak yang positif tetapi juga memberikan dampak yang buruk. Penyampaian akan informasi begitu cepat dimana setiap orang telah dengan mudah memproduksi informasi, dan informasi yang begitu cepat tersebut melalui beberapa media sosial seperti facebook, twitter, ataupun pesan telpon genggam seperti, whatsapp dan lain sebagainya yang tidak dapat difilter dengan baik.

Informasi yang dikeluarkan baik orang perorang maupun badan usaha melalui media sosial dan elektronik ketika telah terkirim dan dibaca oleh banyak orang dapat mempengaruhi emosi, perasaan, pikiran bahkan tindakan seseorang atau kelompok. Sangat disayangkan apabila informasi yang disampaikan tersebut adalah informasi yang tidak akurat terlebih informasi tersebut adalah informasi bohong (hoax) dengan judul yang sangat provokatif mengiring pembaca dan penerima kepada opini yang negatif. Opini negatif, fitnah, penyebar kebencian yang diterima dan menyerang pihak ataupun membuat orang menjadi takut, terancam dan dapat merugikan pihak yang diberitakan sehingga dapat merusak reputasi dan menimbulkan kerugian materi.

 

Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama atau Kebangkitan Cendekiawan Islam), disingkat NU, sendiri adalah sebuah organisasi Islam besar di Indonesia. Organisasi ini yang dibentuk pada 31 Januari 1926, sebagai salah satu reaksi rakyat pribumi atas keterbelakangan baik secara mental, ekonomi, penindasan hukum yang sedang dialami bangsa Indonesia, akibat penjajahan maupun akibat kungkungan tradisi. Hal tersebut yang kemudian membuat Nahdlatul Ulama menjadi sebuah Organisasi Islam mayoritas karena bersentuhan langsung dengan segala permasalahan masyarakat yang tergerak dalam bidang kegamaan, pendidikan, sosial dan ekonomi.

Dalam struktur organisasi NU terdapat beberapa struktur pendukung, diantaranya Lembaga, Lajnah, dan Badan Otonom. Lembaga sendiri menjadi perangkat organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan kelompok masyarakat yang memerlukan penanganan khusus. Maka, salah satunya adalah Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBH-NU).

Bantuan hukum sebenarnya telah lama hadir, setidaknya sejak zaman Romawi yang kala itu digunakan para petinggi Romawi untuk kepentingan politiknya agar mampu mendekatkan dirinya kepada masyarakat. Dalam konteks Negara Indonesia, hal ini dapat dilacak sejak zaman 1950 yang terbatas pada terpidana mati. Kongres III PERADIN di Jakarta menjadi embrio lahirnya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di tahun 1971.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang bersifat gerakan ini yang kemudian menjadi cikal bakal berkembangnya Lembaga Bantuan Hukum di setiap daerah lainnya. Jenis bantuan hukum yang biasa dilakukan oleh LBH kemudian bergeser bukan sekedar memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat, tetapi memiliki tujuan meningkatkan masyarakat yang sadar hukum dan memiliki kesadaran akan hak-haknya. Adnan Buyun Nasution bahkan menyatakan “bantuan hukum bertujuan membentuk gerakan untuk menyusun kembali Negara, masyarakat dan Budaya”.

Nahdlatul Ulama sendiri sejak awal kelahirannya bersentuhan langsung dalam proses advokasi masyarakat terlepas dari beragam bidang dari mulai agama, pendidikan terutama terkait dengan persoalan hukum. Nahdlatul Ulama menjadi gerakan yang sebenarnya sebagai organisasi telah jelas-jelas membela masyarakat yang dalam segala persoalan hukum, terutama masyarakat yang “buta” terhadap hukum yang akhirnya merugikan.

LPBH-NU kemudian menjadi Lembaga Nahdlatul Ulama yang fokus dalam upaya bantuan hukum serta meningkatkan pengetahuan masyarakat Nahdlatul Ulama akan sadar hukum. LPBH-NU menjadi basis garda terdepan Nahdlatul Ulama menaungi masyarakat yang membutuhkan informasi terkait hukum, meningkatkan kerja sama dengan lembaga-lembaga Hukum Negara, hingga memberikan pendidikan tentang kajian hukum serta melakukan proses bantuan dan advokasi masyarakat yang memerlukan. (Saji S)

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top